Proses Bisnis dan Flowchart dalam Siklus Pembelian Kredit

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini persaingan dalam bisnis perbankan sangat ketat. 

Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi persaingan juga datang 

dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk 

keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha 

perbankan tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus 

berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis. 

Persaingan antar bank tersebut tentunya akan lebih menguntungkan nasabah 

karena nasabah dapat memilih berbagai jasa perbankan yang ditawarkan. Kualitas 

produk dan layanan perbankan akan menentukan apakah lembaga perbankan 

tersebut mampu bersaing di pasar global atau tidak. Syarat sederhana yang harus 

dipenuhi oleh lembaga perbankan tersebut adalah kemampuan perusahaan 

perbankan tersebut dalam menyediakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan masyarakat. Manajemen sebuah bank dituntut kecepatan dan 

ketepatan dalam merespon apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebagai 

perusahaan jasa, perusahaan perbankan harus berorientasi pada kualitas pelayanan 

yang diberikan. Pelayanan yang diberikan harus mampu menciptakan kepuasan 

bagi para pelanggannya. Adapun manfaat dari kepuasan pelanggan tersebut adalah 

meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat mendorong terciptanya

loyalitas pelanggan dan memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke 

mulut yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin banyak orang 

membeli dan menggunakan produk perusahaan (Dendawijaya, 2003). 

Persaingan bisnis di bidang perbankan yang nampak akhir-akhir ini adalah 

persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Di Indonesia sendiri UMKM menempati jumlah mayoritas 

dari total unit usaha yang ada. Akan tetapi kebanyakan dari para pengusaha 

UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis 

besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan pasar dan 

bahan baku yang sulit didapat. Permodalan nampaknya menjadi alasan yang 

klasik yang menghadang perkembangan UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis 

memutar usahanya dengan mengandalkan usahanya dengan modal sendiri. Ada 

pula sebagian kecil yang berusaha menambah modalnya dengan melakukan 

pinjaman ke bank atau lembaga non bank (Saptono dan Widiyatmanta,2006). 

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis 

yang dihadapi dunia usaha termasuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan usaha 

kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. BPR sebagai badan usaha 

senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi 

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan 

sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu sudah saatnya untuk 

menempatkan sektor informal (seperti petani kecil di pedesaan, pedagang di 

pasar-pasar tradisional, penjual rokok dan pedagang warung kelontong) di barisan

terdepan dalam penetapan kebijakan Bank Indonesia (Putting the Last First). 

Terkait dengan hal tersebut, serta dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan 

sektor informal, peran dan kontribusi BPR sebagai ujung tombak lembaga 

keuangan daerah dalam pembiayaan sektor informal tentunya menjadi sangat 

penting. BPR dianggap yang paling dekat dan paling mengetahui nasabahnya 

dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Bramantyo & Ronny, 2007). 

Salah satu faktor untuk menilai kesehatan suatu BPR adalah dengan melihat 

rasio NPL (Non Perfoming Loan), dihitung dari total kredit yang masuk kategori 

tidak lancar, dibagi total kredit yang diberikan. Rasio maksimal yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia, yaitu 5% sehingga bila suatu BPR memiliki rasio diatas 5 % 

maka dapat dianggap bahwa terjadi kegagalan penerapan strategi pemberian kredit 

yang efisien dan efektif. 

Berdsarkan PBI No. 8/19/PBI/2006, Aktiva Produktif adalah penyediaan 

dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, 

Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank. Kredit adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan membayar sejumlah bunga/denda yang diperjanjikan atau 

pembagian hasil/keuntungan. 

Kulitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit yang selanjutnya disebut 

Kolektibilitas Kredit adalah penggolongan/pengelompokan nasabah atau 

peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok

dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank, sehingga kolektibilitas 

pinjaman dapat dipakai untuk mengetahui sehat tidaknya pinjaman yang 

diberikan oleh Bank kepada nasabahnya. 

Kolektibilitas Kredit atau Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit 

ditetapkan dalam 4 (empat) golongan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 

No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yaitu : Lancar, Kurang Lancar, 

Diragukan dan Macet. Penilaian terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit 

pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga 

dan/atau kemampuan peminjam ditinjau dari kondisi usaha ybs. 

Nilai NPL BPR di Propinsi Jawa Tengah juga berada di atas Nilai NPL BPR 

di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2., dimana nilai 

NPL sepanjang tahun 2007 di atas 10%. Berdasarkan Standar Satistik Perbankan 

Bank Indonesia (2008) pada Lampiran 2, Propinsi Jawa Tengah merupakan 

propinsi dengan jumlah kredit tidak lancar BPR terbesar di Indonesia. 

Tabel 1.1. 

Laporan Kolektibilitas Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Propinsi 

Jawa Tengah 

Bulan 

Jumlah 

Kredit Tidak Lancar 

(M) 

Jumlah 

Kredit 

(M) 

NPL (%) 

Januari 2007 634 4.405 14,39 

Februari 2007 655 4.518 14,50 

Maret 2007 654 4.626 14,14 

April 2007 661 4.705 14,05 

Mei 2007 654 4.799 13,63 

Juni 2007 655 4.914 13,33 

Juli 2007 663 4.977 13,27 

Agustus 2007 671 5.123 13,10 

Sepetember 2007 670 5.266 12,72 

Oktober 2007 674 5.234 12,88 

November 2007 663 5.303 12,50 

Desember 2007 614 5.280 11,63 

Sumber : Data diolah dari Standar Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, 2008 

Tabel 1.2. 

Laporan Kolektibilitas Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia 

Bulan 

Jumlah 

Kredit Tidak Lancar 

 (M) 

Jumlah 

Kredit 

(M) 

Rasio NPL 

(%) 

Januari 2007 1.706 17.117 9,96 

Februari 2007 1.751 17.566 9,97 

Maret 2007 1.744 17.925 9,73 

April 2007 1.750 18.242 9, 59 

Mei 2007 1.743 18.656 9,34 

Juni 2007 1.748 19.169 9,12 

Juli 2007 1.742 19.509 8,93 

Agustus 2007 1.735 19.887 8,73 

Sepetember 2007 1.734 20.434 8,49 

Oktober 2007 1.774 20.329 8,73 

November 2007 1.735 20.584 8,43 

Desember 2007 1.639 20.540 7,98 

Sumber : Standar Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, 2008 

Upaya yang berkesinambungan dalam menangani pinjaman bermasalah 

(Non Performing Loan - NPL) terus dilakukan terutama dari segi pemberian kredit 

oleh manajemen BPR di Propinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan seluruh 

karyawan baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Beberapa upaya yang 

telah dilakukan untuk menekan dan menurunkan pertumbuhan NPL antara lain 

melakukan evaluasi terhadap kredit yang dipasarkan baik dari tingkat suku bunga 

maupun jangka waktunya dengan membandingkannya dengan BPR pesaing untuk 

kemudian menyusun strategi pemberian yang lebih efektif dan efisien, deteksi dini 

atas fasilitas kredit yang diberikan yang termasuk klasifikasi-klasifikasinya 

sehingga dapat merestrukturisasi atas debitur-debitur yang masih mempunyai 

prospek. Untuk yang terakhir ini sebelumnya telah dilakukan analisis atas prospek 

usaha debitur, kemampuan keuangan debitur dalam membayar kembali utang 

yang direstrukturisasi, dan itikad baik debitur untuk menyelesaikan pinjamannya 

tersebut, meningkatkan nilai-nilai personal SDM yang ada dengan memberikan 

pelatihan atau reward bagi karywan berprestasi. 

Bramantyo dan Ronny (2007) melakukan penelitian terhadap 223 BPR dan 

917 nasabah sampel yang tersebar di 7 wilayah di Indonesia yaitu Jabotabek, Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan 

Nusa Tenggara Barat dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingginya NPL Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat 12 penyebab terjadinya NPL baik dari kondisi 

internal BPR maupun dari kondisi eksternal BPR. Variabel-variabel tersebut 

adalah sebagai berikut:  

24 

• Integritas pemilik, pengurus dan pegawai BPR berupa intervensi yang 

bersumber pada tiga hal: ketidakjelasan prosedur, ketidakdisiplinan 

pencatatan, dan kurangnya perhatian dan pengawasan pemilik. 

• Kompetensi pemilik dan pengurus, baik terhadap ketentuan Bank 

Indonesia maupun dalam menjalankan proses bisnis BPR. 

• Pergantian direksi BPR yang dapat menyebabkan perpindahan nasabah 

dengan kolektibilitas yang lancar. 

• Kompetensi pegawai BPR dalam menerapkan prosedur, penerapan 5C, 

pengawasan dan penanganan kredit bermasalah, dan administrasi. 

• Pembayaran dengan pemotongan gaji dari tabungan, sekalipun efektif 

tetapi menimbulkan potensi penyimpangan. 

• Pembayaran kredit dengan jemputan dapat berdampak negatif. 

• Strategi pemasaran BPR yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian. 

• Perlunya peningkatan penggunaan analisis pemberian kredit yang lebih 

baik dan konsisten. 

• Pengikatan agunan yang tidak hati-hati. 

• Tidak mempertimbangkan kondisi nasabah 

• Kerjasama pemberian kredit dengan pihak luar. 

• Sistem dan mekanisme pengawasan dan program recovery kredit. 

Strategi pemberian kredit merupakan salah satu fungsi strategis yang 

dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab menurunnya 

pendapatan suatu bank. Dimana semakin tinggi rasio NPL suatu bank maka akan 

mengurangi pendapatan suatu bank dikarenakan banyaknya debitur yang 

menunggak pembayaran kredit. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan 

yang beresiko tinggi. Karena itu dalam upaya mengatasi tingginya NPL, BPR di 

Jawa Tengah semakin tajam menganalisis dan memprediksi suatu permohonan 

kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran 

kredit tersebut. Informasi tentang calon nasabah debitur merupakan faktor krusial 

dalam menentukan tingkat risiko yang bakal dihadapi bank. Penentuan eligible 

atau bankable tidaknya seseorang atau suatu perusahaan tergantung seberapa 

banyak informasi akurat yang dimiliki bank tentang calon debitur. Selain itu 

adalah peningkatan mutu dari SDM yang menunjang strategi pemberian kredit di 

BPR di Jawa Tengah. Beberapa kelemahan dari BPR di Jawa Tengah saat ini 

terutama yang sedang berkembang adalah (Bramantyo & Ronny, 2007) : 

a. BPR di Propinsi Jawa Tengah masih menghadapi beberapa kelemahan 

dalam pengembangan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan pasar, sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat 

menghambat kemampuan bersaing dengan BPR lain. 

b. BPR di Propinsi Jawa Tengah masih menghadapi beberapa kelemahan 

dalam pengembangan teknologi yang secara langsung berdampak 

terbatasnya jenis pelayanan dengan teknologi tinggi yang dapat ditawarkan 

kepada nasabah, sehingga masih rendahnya kemampuan untuk bersaing 

dengan BPR lain. Selain itu terbatasnya teknologi juga menghambat proses 

kerja bagian kredit, sehingga hasil yang didapat tidak dapat maksimal.  

26 

c. BPR di Propinsi Jawa Tengah masih perlu menyempurnakan ketentuan 

pengembangan SDM terutama divisi kredit agar kesiapan regenerasi staf 

untuk memangku jabatan menjadi lebih baik dan penyiapan staf yang 

lebih professional akan terlaksana terus menerus. 

d. Masih rendahnya frekuensi supervisi terhadap operasional bagian-bagian 

yang ada sehingga dapat memperlambat proses pelaksanaan pemberian 

kredit dan membuka peluang-peluang pelanggaran yang dapat merugikan 

BPR di Propinsi Jawa Tengah. 

e. Masih rendahnya tingkat kehati-hatian dalam pemberian kredit, sehingga 

menambah jumlah kredit yang bermasalah di BPR di Propinsi Jawa 

Tengah yang akhirnya secara finansial mengurangi jumlah pendapatan 

yang masuk. 

Dalam menentukan strategi, perusahaan perlu memperhatikan kondisi baik 

kondisi internal maupun kondisi eksternal perusahaan. Langkah yang harus 

dilakukan adalah mengumpulkan data eksternal dan internal. Kondisi internal 

perusahaan meliputi pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, 

manajemen produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta 

keuangan dan akuntansi. Sedangkan kondisi eksternal perusahaan mencakup 

kondisi umum yaitu sosioekonomi, teknologi dan pemerintah, lingkungan industri 

yaitu sektor pelanggan, sektor pemasok dan sektor pesaing, serta lingkungan 

internasional. Kondisi internal memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan  

27 

sedangkan kondisi eksternal memberikan gambaran peluang dan ancaman bagi 

perusahaan (Antiningrum, 2003). 

Keberadaan kredit macet yang tinggi itu mampu memengaruhi kinerja 

perbankan secara umum. Tingginya NPL pada sejumlah BPR merupakan imbas 

dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sejak terdapat kenaikan harga BBM tahun 

2005. Faktor penyebab terjadinya kredit macet antara lain menurunnya aktivitas 

perekonomian yang kemudian memengaruhi bisnis para pengusaha. Daya beli 

mereka semakin rendah sehingga kesulitan untuk melakukan pembayaran 

angsuran. Selain itu ada pula bank yang mengejar target pengucuran kredit 

sehingga melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkankan dananya ke 

nasabah. Bisa juga disebabkan kurangnya pengawasan bank terhadap 

perkembangan kinerja debitur. Oleh karena itu para pengelola BPR diminta untuk 

membuat action plan yang bisa menahan pembengkakan kredit macet (Batubara, 

2000). 

Kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Propinsi Jawa Tengah, saat ini, 

berupaya mengurangi penyaluran kredit baru dan fokus penyelesaian kredit. 

Langkah ini dilakukan untuk menekan tingkat kredit bermasalah atau non 

performing loan (NPL) mengingat rasio NPL pada tahun 2007 masih di atas 

toleransi maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Beberapa langkah 

pembenahan yang dilakukan BPR di Propinsi Jawa Tengah adalah dengan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan sertifikasi 

profesi, di mana melalui kerja sama Perbarindo dengan Bank Indonesia, kegiatan 

pelatihan bagi para direktur BPR terus dilakukan.  

28 

Buruknya rasio NPL tersebut tentunya cukup memprihatinkan mengingat 

berbagai upaya telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan 

peran dan kontribusi BPR dalam melayani UMKM seperti beberapa kebijakan 

Bank Indonesia yaitu pelaksanaan Linkage Program, penyelenggaraan 

workshop/seminar pembiayaan sektor produktif dan relaksasi ketentuan dalam 

Paket Oktober-November 2006. 

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, 

BPR melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas 

strategi pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko 

kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan pemberian kredit, dilihat dari 

tingginya NPL terutama disebabkan oleh kurang efektif dan efisiennya strategi 

yang digunakan. Menurut COSO (1997) strategi pemberian kredit yang diterapkan 

yang ada pada BPR bertujuan untuk: 

1. Penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan BPR, khususnya di bidang 

perkreditan dapat berjalan dengan baik untuk menghindarkan 

penyelewengan baik dari intern maupun ekstern. 

2. Kebenaran data administratif di bidang perkreditan serta penyusunan 

dokumen-dokumen perkreditan yang baik. 

3. Peningkatan efisiensi di dalam pengelolaan operasional sesuai rencana. 

4. Menjaga dan memastikan pelaksanaan peraturan dan perundangan serta 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, atau surat edaran 

telah dilaksanakan dengan baik.  

29 

Pentingnya strategi ini selain karena semakin besar dan kompleksnya 

operasi perusahaan, juga karena strategi ini merupakan suatu metode dan prosedur 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalkan segala bentuk 

kecurangan dan penyelewengan yang mungkin dapat merugikan perusahaan. 

Tujuan daripada strategi yang digunakan harus diterapkan pada semua tahap 

perkreditan dan dapat tercapai jika faktor-faktor pendukung strategi itu sendiri 

benar-benar dipenuhi (Arens dan Loebbecke ,2000). 

Efektivitas strategi pemberian kredit erat kaitannya dengan tujuan kredit 

yaitu profitability dan safety. Profitability menyangkut keuntungan dari bunga 

kredit, sedangkan safety menyangkut kelancaran dari pengembalian kredit. Di 

samping itu apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan 

kredit pada dasarnya merupakan kegagalan daripada strategi yang digunakan. 

Kegagalan kredit juga merupakan kegagalan penerapan strategi pemberian kredit 

yang efektif dan efisien, ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas yang 

dicapai (Arens dan Loebbecke ,2000). 

Dengan tercapainya tujuan dari strategi pemberian kredit, hal itu akan 

mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat 

yang meliputi berbagai aspek mengenai peminjam, untuk memutuskan apakah 

layak diberikan kredit atau tidak. Strategi yang berjalan baik dapat menunjang 

performa kredit bank tersebut. Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang 

sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan dan penerapan prinsip 5C yang 

meliputi karakter, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi demi 

terwujudnya pemberian kredit yang efektif dan efisien. Selain terpenuhinya  

prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu strategi pemberian kredit dapat 

dikatakan efektif dan efisien apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu 

yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas 

pemberian kredit pun menentukan keefektifan dan keefisienan pemberian kredit, 

jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka 

efektivitas dan efisiensi strategi pemberian kredit akan tercapai dengan kata lain 

NPL yang dicapai akan rendah yaitu dibawah standar maksimal, yaitu 5% 

(Kasmir, 2003). 

Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang 

akan dilakukan disajikan dalam tabel .....

Kerangka Pemikiran Penelitian Empirik Proses

Persetujuan

Kredit

Syarat Pemberian

Kredit

Kapasitas

Account Officer

Kondisi Internal

BPR

Proses

Penagihan Kredit

Proses

Pengendalian

Kredit

Peranan

Manajemen

Kondisi Calon Debitur

BPR

Integritas

Calon Debitur

Pemanfaatan

Kredit Oleh

Calon Debitur

Keadaan

Calon Debitur Kredit

Kondisi Lingkungan

BPR

Faktor

Persaingan Usaha

Perkembangan

Perekonomian Faktor Alam

Tingkat Suku

Bunga Kredit

Jangka Waktu

Kredit

Cara Pemasaran

Kredit

Strategi

Pemberian Kredit

Kerjasama

Dengan

Pihak Luar

Informasi dan

Komunikasi Nilai-Nilai Personal

H2

H3

H1

H4

Sumber : dikembangkan untuk tesis in

Pengertian dari E-Bussines

What is e-Business

• e-Business atau Electronic business dapat didefinisikan secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem yang terotomasi
• Bagaimana teknologi informasi (elektronik dan digital) berfungsi sebagai medium tercapainya proses dan sistem bisnis (pertukaran barang dan jasa) yang lebih baik dibandingkan cara-cara konvensional

Era Digital = Era e-Business

• Perubahan paradigma, old economy to digital economy

• Digitalisasi segala aktivitas ekonomi/bisnis mendasari terbentuknya “Digital Economy/e-Business” Surat Elektronik, audio/video dll

• Data dan informasi dapat dengan mudah diterima/disebar sehingga memudahkan proses bisnis
• Era digital memudahkan/mempercepat perkembangan e-Business

MengapMengapa Diigiitalliisasii Berkembang?
• Karena sangat mudah diduplikasi
• Biaya murah pada saat menduplikasi
• Mudah melakukan proses restrukturisasi (mis: analog ke digital)
• Dapat memperbaiki kualitas sumber daya fisik

Value e-business terhadap perusahaan

Efficiency

– Perbaikan efisiensi perusahaan (40% biaya operasional utk penciptaan dan penyebaran informasi)

– E-mail, Website, Call Center, VOIP, Sistem Pendukung Keputusan dll.

Effectiveness

– Penerapan SCM meningkatkan efektifitas operasional

– Penerapan ERP à mengintegrasikan aktivitas perusahaan

– Peningkatan kualitas pengambilan keputusan

Reach

– Perluasan jangkauan dan ruang gerak perusahaan

– Memperluas kerjasama dan cakupan ‘daerah’ bisnis

– Menembus batas ruang dan waktu

Structure

– Struktur bisnis lebih simple/sederhana

– Virtual Company

– Perubahan perilaku perusahaan dalam berbisnis

Opportunity

– Peluang yang besar untuk inovasi perusahaan

– e-Marketing, e-Financing, e-Procurement, e-Logistics, e-Inventory, dll

Model-Model e-Business

1. B2C (Business to Consumers). Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi.

2. B2B (Business to Business). Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi (antar organisasi).

3. C2C (Consumer-to-consumer). Interaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Biasanya individu mengiklankan produk, jasa, pengetahuan, maupun keahliannya disalah satu situs lelang atau classified ads. Contohnya meliputi www.bekas.com danwww.classified2000.com.

4. C2B (Consumer-to-business). Interaksi yang meliputi individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan penjual tersebut, dan melakukan transaksi.

5. Non-business electronic commerce, terdiri atas institusi non bisnis seperti lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan instansi pemerintah. Contohnya, www.bappenas.go.id, www.bps.go.id, www.komnas.go.id, www.bppt.go.id. Umumnya organisasi non bisnis menggunakan berbagai tipe e-commerce atau e-business untuk keperluan menekan biaya atau meningkatkan layanan pelanggan dan operasi.

6. Intrabusiness (organizational) electronic commerce meliputi semua aktivitas internal organisasi yang biasanya dilakukan melalui internet dan meliputi pertukaran barang, jasa atau informasi.

Adapun model – model E- business dapat dikategorikan menjadi Sembilan Model bisnis yaitu :

1. Virtual Storefront, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana – sarana tradisional. seperti jasa posdan kurir.

Contoh:

• Amazon.com

• Virtual vineyards

• Security first

• Network bank

2. Marketplace Concentrator, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari, membanding – bandingkan dan kadangkala juga melakukan transaksi pembelian.

Contoh:

• Internet mall

• DealerNet

• Industrial marketplace

• Insuremarket

3. Information Brokerme, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan.

Contoh:

• Partnet

• Travelocity

• Auto by Tei

4. Transaction Broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktifitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.

Contoh:

• Etrade

• Ameritrade

5. Electronic Clearinghouses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.

Contoh:

• Bid.com

• Onsile

6. Reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang disfesifikasi oleh pembeli.

7. Digital Product Delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet.

8. Content Provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan kontan, pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses.

9. Online Service Provider, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras

Contoh:

• Telkomnet speedy

• Indosat m2

Alur Kerja e-Business

e-Business merupakan kegiatan berbisnis di Internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis (baik individual maupun instansi). Salah satu fitur dari konsep e-Business adalah menawarkan cara-cara penciptaan, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian informasi yang efisien dan efektif di dalam sebuah perusahaan maupun antara perusahaan dengan stakeholdernya (supplier, customer, mitra bisnis, vendor, dan pihak lain yang berkepentingan).

Contohnya adalah sebuah perusahaan skala kecil di Legian (Bali) yang memanfaatkan teknologiinternet untuk menjual (mengekspor) ribuan layangan ke Australia pada saat musim panas, atau perusahaan skala menengah di Jepara yang berhasil menggunakan situs untuk mempromosikan dan melakukan transaksi jual beli furniture ke negara-negara Eropa.

Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-business, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W, yaitu :

a. What: menjelaskan tentang aktifitas apa saja yang ada dalam e-business.

b. Who: menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam aktifis e-bussiness.

c. Whare: menjelaskan dimana saja aktifitas bisnis dapat dilakukan.

d. Why: menjelaskan mengapa para praktisi bisnis diseluruh dunia sepakat mengimplementasikan e-business.

Perbedaan e-bisnis dan e-commerce

Banyak orang mengasumsikan bahwa e-commerce dan e-bisnis adalah sama. Istilah e-commerce dan e-bisnis mungkin kedengarannya sama tapi secara teknis sebenarnya keduanya berbeda.

Keduanya memang memiliki huruf ‘e’ yang mengindikasikan penggunaan elektronik termasuk internet dan EDI (electronic data interchange) untuk mengembangkan proses bisnis.
Secara definisi e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, namun tidak semua e-bisnis berarti e-commerce. E-commerce lebih sempit jika dibandingkan e-bisnis, di mana e-commerce adalah sub perangkat dari e-bisnis. Di mana e-bisnis sangat luas, menunjuk kepada penggunaan teknologi untuk menjalankan bisnis yang memberikan hasil, memberikan dampak yang besar kepada bisnis secara keseluruhan.
Sementara e-commerce mengacu kepada penggunaan internet untuk belanja online, seperti untuk belanja produk dan jasa. Contohnya terjadi ketika konsumen men-order tiket, buku atau hadiah, produk berwujud maupun tidak berwujud melalui internet. Sampel lainnya ketika sebuah organisasi atau individu membayarkan sejumlah uang via internet.
Istilah e-bisnis meng-cover semua area bisnis. E-bisnis terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan para klien atau nasabah melalui email. Pemasaran dilakukan melalui internet, menjual produk atau jasa melalui internet, menggunakan internet untuk riset pasar, menggunakan internet untuk meng-hire orang, menggunakan internet untuk promosi produk dan jasa, dan sebagainya.

Pengaruh-pengaruh E-Business atas proses  Bisnis

• Electronic Data Interchange (EDI): adalah protokol Standar, ada sejak era tahun 1970, untuk secara elektronik mentransfer (mengirimkan) informasi antar organisasi serta dalam berbagai proses bisnis.
• EDI:

• Meningkatkan tingkat akurasi

• Mengurangi biaya

Faktor-faktor keberhasilan  E-Business

• Terdapat dua faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk dalam e-business.
• Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-business atas strategi keseluruhan perusahaan.
• Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-business memenuhi tiga karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu :

• Validitas, Integritas, dan Privasi

INFRASTRUKTUR untuk E-BUSINESS

 

Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan inrastruktur yang dibutuhkan untuk e-business. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep jaringan dan mendiskusikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan metode-metode alternatif yang dapat dipergunakan organisasi dalam mengimplementasikan e-business.

Jenis-jenis Jaringan

Jaringan telekomunikasi dibanyak perusahaan dipergunakan untuk melakukan e-commers dan mengelola operasi internal yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1. Local Area Network (LAN)
2. Wide Area Network (WAN)
3. Value-added Network dan
4. Internet

Software Komunikasi

Software komunikasi mengelola aliran data melalui suatu jaringan. Software komunikasi didesain untuk bekerja dengan berbagai jenis peraturan dan prosedur untuk pertukaran data.

Software ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

• Pengendalian akses
  Software ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan antar-berbagai peralatan; secara otomatis memutar dan menjawab telepon; membatasi akses hanya pada para pemakai yang berwenang; serta membuat parameter seperti: kecepatan, mode, dan arah pengiriman.

• Pengelolaan jaringanPada software ini berfungsi untuk mengumpulkan data untuk memeriksa kesiapan peralatan jaringan untuk mengirim atau menerima data; membuat aturan antri untuk masukan dan keluaran; menetapkan prioritas dalam sistem,mengirimkan pesan; dan mencatat aktivita, penggunaan, dan kesalahan dalam jaringan.

• Pengiriman data dan fileSoftware ini berfungsi untuk mengontrol pengiriman data, file dan pesan-pesan diantara berbagai peralatan.

• Pendeteksi dan pengendalian atas kesalahanSoftware ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar merupakan data yang diterima.

• Keamanan dataSoftware ini berfungsi untuk melindungi data selama pengiriman dari akses pihak yang tidak berwenang.